Rasionalisasi PNS

Rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang digaungkan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ,Yuddy Chrisnandi, membuat meradang banyak orang. Apatah lagi isu itu bergulir, ketika urusan pengangkatan honerer K2 belum tuntas. Tetapi kenapa harus takut? Tunjukkan saja kalian punya kapasitas yang mumpuni mengemban amanah.

Jika kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi ingin merasionalisasi PNS nonsarjana, tentu bukan tanpa alasan. Saat rencana itu diapungkan tentu mereka sudah melakukan kajian mendalam dari segala aspek. Rasanya tidak mungkin langkah berani itu diambil jika belum dilakukan kalkulasi secara matang. Bagaimana untung ruginya memberhentikan mereka yang kinerjanya dinilai tidak sesuai harapan. Bahkan menurut saya, tim di kementerian itu sudah dilakukan pemetaan.

Hanya saja, keputusan merasionalisasi hanya terhadap mereka yang nonsarjana, masih perlu diperdebatkan. Karena bisa jadi ada beberapa PNS yang lulusan sekolah lanjutan justru memiliki keahlian yang dibutuhkan dibandingkan dengan beberapa lulusan dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Khususnya dalam hal pekerjaan teknis.

Keputusan Menteri Yuddy itu seharusnya disikapi secara bijakasana, teristimewa oleh mereka yang terkait langsung dengan kebijakan baru itu. Tindakan itu memang tidaklah populer. Bahkan mengundang antipati dari kalangan tertentu. Tetapi jika ditekuri lebih dalam jika rasionalisasi dilakukan setelah melalui mekanisme yang benar dengan mengukur kapasitas PNS justru merupakan langkah tepat. Bahkan sangat bijaksana.

Tengoklah misalnya kondisi terkini kinerja sebagian PNS. Bukankah sudah menjadi rahasia umum tidak sedikit di antara mereka yang terlihat kurang produktif. Salah satu parameter untuk mengukurnya bisa dilihat pada aktivitas mereka pada jam-jam seharusnya mereka berada di kantor untuk bekerja, justru nongkrong di warung kopi. Atau kalaupun mereka berada di kantor maka tidak jelas pekerjaan yang mereka lakukan. Ada yang asyik ngobrol, baca koran, bahkan main game di komputer kerja yang disiapkan untuk melayani rakyat. Meski pun fakta itu tentu saja tidak bisa digeneralisir karena banyak juga PNS yang justru sangat produktif dan super sibuk menyelesaikan tugas pada jam-jam pelayanan.

Yang penting didiskusikan sebenarnya adalah rasionalisasi tidak hanya dibatasi khusus pada PNS yang berijazah nonsarjana saja. Sebab boleh jadi yang sarjana pun banyak yang tidak menunjukkan kinerja optimal. Misalnya penempatan mereka yang tidak sesuai bidang atau keahliannya. Tetapi job itu diberikan karena pegawai bersangkutan keluarga si A atau si B misalnya. Ini bisa ditelusuri dari kaitan jenis pekerjaan yang ditangani dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Dalam kaitan itulah pentingnya seleksi ketat dilakukan sebelum memutuskan PNS mana saja yang akan dirasionalisasi. Bagaimana mungkin misalnya, seorang sarjana dengan disiplin ilmu keguruan ditugaskan mengurusi barang kelengkapan atau kebutuhan kantor. Bukankah tugas seperti itu lebih layak diberikan kepada yang latar belakang pendidikannya lebih rendah saja, sehingga yang sarjana ilmu keguruan itu bisa bekerja lebih optimal sesuai ilmu yang dimiliki di bidang membutuhannya. Penempatan pegawai pada posisi yang tepat akan memberikan hasil kerja yang maksimal.

So ... tidak perlu galau menghadapi rencana rasionalisasi PNS. Tunjukkan saja kinerja terbaik Anda, meski pun misalnya sudah terlanjur ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki.

Mau Mulai Bisnis dengan Modal Kecil? SMS ke 0813 5505 2048 - PIN 7D3F47E5