Administrasi Berbelit Perlambat Penyaluran Dan BOS

Masalah administrasi di tingkat kabupaten/ kota dinilai sebagai penyebab utama lambatnya penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sulawesi Selatan. Banyaknya dokumen yang harus diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota juga menyita waktu penyaluran.
Hal tersebut dikemukakan Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Yaksan Hamzah, di kantornya Jumat (25/3), menanggapi lambatnya penyaluran dan BOS di sejumlah kabupaten di Sulsel.
Menurut Yaksan, pemerintah kabupaten/kota lebih memilih menunggu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menerima anggaran BOS tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional memang disebutkan bahwa untuk mempercepat penyaluran dana BOS setiap Dinas Pendidikan kabupaten dan kota harus menerbitkan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sedangkan, penerbitan RKA tersebut tidak diperbolehkan dalam sistem pengelolaan keuangan.
Dari hasil evaluasi terakhir diketahui, kabupaten yang belum menyalurkan dana BOS di Sulsel antara lain, Jeneponto, Soppeng, dan Toraja Utara. Tetapi khusus Jeneponto, keterlambatan penyaluran itu terjadi karena belum disahkannya APBD Pokok 2011 daerah tersebut.(rusdy embas)