Thursday 1 August 2013

Laksana arisan, satu persatu Calon Wali Kota Makassar secara bergilir harus menghadapi masalah hukum. Bahkan, beberapa orang terdekat dengan sang calon pun, ikut diperiksa aparat penegak hukum negeri ini. Ada apa ya?

Mulai dari kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara hingga tudingan menjual hak milik orang lain untuk kepentingan sendiri. Atau pun laporan warga terkait penyerobotan tanah yang melibatkan calon wali kota atau orang dekat dengan calon wali kota.

Tidak ada yang salah bila para calon itu diperiksa oleh penegak hukum. Bahkan itu lebih baik daripada dibiarkan menggantung yang akan member ruang kepada puiblik untuk mengambil kesimpulan sendiri atas isu yang berkembang itu. Sehingga langkah perlu didukung.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kasus hokum tersebut baru bermunculan dan ditangani sekarang. Ketika para calon wali kota sedang semangat-semangatnya tampil di depan publik “menjual” programnya. Memasarkan janji politik laksana angin surgawi.

Fakta tersebut melahirkan kecurigaan beberapa kalangan bahwa pemeriksaan itu merupakan agenda setting kelompok tertentu untuk menjatuhkan calon yang bukan kelompoknya. Kasus korupsi dianggap pintu masuk yang paling efektif untuk merusak citra calon di mata publik.

Kian dekat hari H pencoblosan, bakal semakin hangat pemberitaan media massa kiprah kandidat. Perang kata-kata antar juru bicara akan semakin sering termuat di media. Di satu akan membela jagoannya. Namun di sisi lain akan menyerang rivalnya.

Yah begitulah politik. Perebutan kesempatan untuk menjadi penguasa di kota ini memang sangat menarik. Syahwat kekuasaan akan semakin jelas tersaji ke publik.(Rusdy Embas)

0 comments:

Post a Comment