Polisi Versus Politisi

Dua warga Negara republik ini berseteru di jalanan. Pemicunya, ada ketersinggungan saat kendaraan mereka saling mendahului di jalan tol. Dan seperti biasanya, saling menyalahkan pun mencuat. Ditambah embel-embel ada yang diancam parang plus dilempari botol air minum dalam kemasan. Yang tidak patut adalah, mengapa urusan pribadi itu dikaitkan dengan status mereka sebagai polisi dan anggota dewan alias politisi? Dan media menjadi panggung mereka untuk saling serang.

Aneh. Negeri ini memang disesaki sejumlah orang-orang aneh. Pribadi yang sulit memisahkan antara kepentingan pribadi dengan status yang kebetulan mereka sandang. Pengguna jalan yang kebetulan politisi tidak selayaknya mengobral statusnya sebagai anggota dewan. Karena saat insiden terjadi yang bersangkutan juga tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Pun oknum polisi tidak seharusnya mengemukakan nama institusinya untuk kepentingan tertentu dalam hal urusan pribadinya. Sama-sama pongah dengan statusnya.

Apatah lagi, perilaku yang mereka tunjukkan saat dan sedang terjadi insiden sama sekali tidak menggambarkan watak prilaku instansi tempat mereka bekerja sehari-hari. Egois dan saling menyalahkan bukan karakter yang tepat. Atau begitukah potret lingkungan dan karakter kerja mereka?

Ini masih susana Idul Fitri. Sikap saling memaafkan rasanya lebih patut dikedepankan. Karena kekhilafan memang menjadi salah satu cirri manusia pada umumnya. Saling serang dan menyalahkan tak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan, berpotensi mendatangkan masalah baru. Apalagi jika ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan sesaat.

Berita yang dimuat di media member dampak yang luar biasa. Apalagi, laporan kedua belah pihak tentu saja tidak akan sama. Cerita yang sampai ke publik tidak akan sama. Bisa dipastikan mereka akan memberikan kisah menurut versi mereka masing-masing. Dan tentu saja yang menurut mereka akan menguntungkan posisinya jika masalah tersebut berlanjut.

Kenapa harus polisi dan politisinya yang harus dikedepankan dalam insiden tersebut. Sang politisinya seharusnya tidak perlu mengeluarkan kartu namanya sembari menebar ancaman akan menelpon atasan sang polisi yang bisa bermakna sang polisi dalam posisi terancam.

Intinya, jangan bawa nama institusi dalam setiap peristiwa yang sifatnya pribadi.