KPU Bulukumba Meradang

Pilkada di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan terancam bakal bermasalah. Penyebabnya, banyak komisi penyelenggara pemilu daerah bakal ngambek karena permintaan dana mereka untuk menyelenggarakan Pilkada dipangkas. Salah satunya adalah, Kabupaten Bulukumba.

KPU Bulukumba secara tegas menyatakan akan memboikot pilkada yang bakal diselenggarakan tahun 2015. Pasalnya, dana yang diminta untuk hajatan memilih bupati senilai Rp 19 miliar, hanya dipenuhi setengahnya. Pemerintah bersama DPRD setempat hanya menyanggupi Rp 9,9 miliar.

Fajar edisi Kamis (25/12/2014) di halaman 2 mengutip pernyataan Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Bulukumba, Hasanuddin Salassa, yang mengatakan tidak mau bertanggung jawab jika pilkada banyak masalah gara-gara dana penyelenggaraan pilkada 2015 tidak cukup.

Jika belum bekerja saja sudah ragu bakal bisa menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara dengan baik, sudah bisa diprediksi ujung-ujung dari pekerjaan itu bakal seperti apa. Dan jika gagal sudah ada kambing hitam yang harus dihujat habis.

Kalau pemerintah kabupaten memutuskan memangkas permintaan biaya pilkada yang diajukan KPU Daerah tentu ada alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi jika pembiayaan kegiatan yang dimintakan anggaran itu sudah diatur oleh undang-undang.

Yang perlu dilakukan adalah pihak terkait duduk bersama membahas persoalan tersebut untuk menemukan jalan keluar terbaiknyanya. Bukankah leluhur kita sudah mencontohkan bahwa semua masalah bisa diselesaikan? Setahu saya, sidak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi, jika itu untuk kepentingan daerah.

Jangan memperuncing masalah dengan statemen di media massa yang saling menyerang atau menyudutkan. Karena langkah itu, justru kontra produktif dan bisa memperlebar masalah. Identifikasi titik masalahnya dan temukan solusinya. Dan semuanya akan selesai.

Awali Bisnis Bermodal Rp 635 ribu. Berminat? Hub 0813 5505 2048 PIN 7D3F47E5