Hutan Raya Jadi Tambak

Terus terang saya seolah tidak percaya dengan berita yang dilansir Fajar, Selasa (5/5/2015), di halaman Sulawesi Selatan (16) yang menyebut Hutan Raya di Kelurahan Tanalemo Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba beralih fungsi. Kabarnya, ada areal hutan mangrove yang dibabat untuk kepentingan pengusaha membuka areal tambak tersebut.

Saya kaget karena berita tersebut menyebut Bontobahari yang merupakan daerah kelahiran saya. Tempat saya menghabiskan sebagian masa kecil. Setahu saya kalau di Bontobahari itu, kawasan empang hanya di dekat Sungai Bampang. Sedang ini, pengusaha membuka empang di Tanahlemo. Daerah yang saya kenal tidak ada empang dan lebih banyak yang berbatu. Entah setelah saya sudah tidak tinggal di Tanaberu lagi, sejak belasan tahun silam.

Tetapi saya juga yakin berita itu tidak mungkin bohong. Setelah saya baca ulang untuk memahaminya saya makin yakin bahwa berita itu benar adanya. Karena ada pernyataan dari yang memiliki otoritas untuk memberi keterangan. Camat Bonto Bahari dan Petugas Taman Hutan Raya. Perkara pernyataan mereka rada-rada kurang senada itu soal lain. Mereka berbeda pandangan soal status lahan tersebut. Apakah masuk kawan hutan raya atau tidak. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Misbawati A Wawo, juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait alih fungsi lahan tersebut.

Pesan yang disampaikan Misbawati A Wawo terkait pembukaan empang alias tambak di sekitar hutan mangrove tersebut sangat jelas. Tegas. Pengusaha pemilik tambak tersebut melanggar. Pemilik tambak tidak pernah minta izin ke instansinya. Apalagi aturan menegaskan tidak boleh ada aktivitas di dalam hutan raya karena kawasan tersebut dilindungi undang-undang.

Jika benar pemilik lahan tidak pernah minta izin membuka tambak di kawasan tersebut maka tidak sulit untuk menertibkan mereka. Perkara pekerja mengusir petugas kehutanan yang hendak meninjau loksi tersebut, itu hanya perkara kecil. Kuncinya, pemerintah harus tegas. Pekerja tak akan mungkin mengorbankan dirinya hanya untuk membela sesuatu yang diyakininya salah. Hanya saja, perlu dilakukan dialog untuk menyadarkan mereka bahwa pekerjaan mereka menebang pohon mangrove di areal yang dilindungi undang-undang adalah sebuah pelanggaran dan efeknya bisa panjang jika tetap ngotot melakukan perbuatan salah tersebut.

Sekarang, tinggal menunggu instansi yang paling berwenang melakukan penertiban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau memang di lokasi tidak boleh ada kegiatan semacam tambak maka harus segera dihentikan. Tetapi jika lokasinya ternyata bukan kawasan hutan raya dan memungkinkan membuat tambak di tempat itu, maka pemerintah juga harus bijaksana dengan tetap membuka ruang kepada pemilik modal untuk melanjutkan investasinya. Catatan pentingnya tentu saja tidak boleh merusak lingkungan. Peringatan itu sangat-sangat penting.******

Mau Mulai Bisnis dengan Modal Kecil? Hub 0813 5505 2048 - PIN 7D3F47E5