Thursday 18 July 2013

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM – enakan disingkat balsem) di beberapa daerah bermasalah. Beginilah potret program setengah matang. Proyek untuk rakyat miskin, tetapi turut dinikmati oleh yang tidak miskin.

Nyaris semua program – lebih tepat disebut proyek – untuk rakyat miskin bermasalah dalam tahap implementasi. Heran juga, karena persoalan yang menyelimutinya hampir semua proyek untuk rakyat kebanyakan, selalu saja sama. Jika bukan data yang tidak lengkap, aparat penyelenggaranya sering kelabakan karena belum siap secara teknis. Belum lagi jika persyaratan tambahan bagi calon penerima.

Akibatnya, banyak rakyat yang sangat layak menerima balsem tersebut justru belum kebagian haknya dengan aneka alasan. Kalau sudah begitu, maka yang muncul ke permukaan adalah saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Untung kambing hitamnya tidak pada kabur ke laut sana.

Di Kabupaten Bulukumba misalnya, Satgas Balsem menyalahkan Pemerintah Kabupaten berjuluk Panrita Lopi itu kurang sosialisasi, sehingga 5.314 rumah tangga sasaran belum menerima bantuan sebagai hiburan atas kerelaan mereka berkorban menerima kenaikan harga BBM tersebut.

Tidak heran jika rakyat yang berhak atas bantuan tersebut tidak mendapat informasi kapan dan dimana bantuan tersebut mereka ambil. Termasuk persyaratan sehingga sebuah rumah tangga masuk kategori sasaran penerima bantuan angin surgawi itu.

Belum lagi ada calon penerima yang terpaksa dicoretkarena sudah pindah alamat atau karena sudah meninggal dunia.

Tak ingin disalahkan, yang dituding pun balik menuding dan beralasan data BPS kurang valid yang dalam bahasa mereka sebut amburadul.

Begitulah nasib rakyat marginal. Perhatian dan perlakuan terhadap mereka untuk mendapatkan haknya akan berbeda jauh jika yang dilayani adalah warga tidak miskin. Coba kalau mau bagi voucher belanja bukan untuk rakyat miskin, prosesnya pasti akan lebih cepat.(Rusdy Embas)

0 comments:

Post a Comment