Saturday 10 January 2015

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba, sejumlah tokoh masyarakat setempat berkumpul mengapungkan sebuah gagasan. Atas nama untuk memaksimalkan pelayanan kepada publik mereka ingin Bulukumba menjadi kotamadya yang memiliki pemerintahan sendiri bernama wali kota selain bupati.

Lapangan Pemuda, Jumat (9/1/2015), menjadi saksi besarnya tekad beberapa tokoh lokal untuk menjadikan Bulukumba sebagai Kota Madya. Hadir pula di lapangan tersebut tokoh dari organisasi keagamaan. Meski tentu kehadirannya bukan atas nama lembaga yang dipimpinnya./p> Niat baik harusnya direspon secara baik pula agar melahirkan aura positif yang bisa menguntungkan semua elemen. Tidak ada yang salah jika para tokoh bergerak dan tergerak melakukan sesuatu untuk memaksimalkan pelayanan kepada rakyat. Jika rencana pembentukan Kota Bulukumba itu terwujud, tentu akan terjadi pemisahan wilayah administratif antara wilayah perkotaan dengan sembilan kecamatan lainnya.

Jujur saya masih ragu dengan pilihan itu. Apakah benar pembentukan kotamadya itu merupakan opsi terbaik untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat? Apalagi itu dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah di Butta Panrita Lopi yang biasanya akan membuat tensi politik meningkat. Mengapa bukan sistem dan kualitas pelayanan saja yang dibenahi.

Tapi jika memang ingin memaksakan pemekaran karena dianggap sebagai pilihan terbaik dan akan mendekatkan pelayanan, mengapa tidak sekalian saja mengusulkan Bulukumba menjadi dua kabupaten. Bulukumba bagian timur yang kental dengan bahasa konjonya dijadikan kabupaten sendiri. Terpisah dengan Bulukumba yang berbahasa Bugis.

Itu justru merupakan salah satu pilihan yang tidak jelek dan akan mendekatkan pelayanan kepada rakyat yang jauh dari ibu kota kabupaten. Artinya, bukan hanya yang warga di perkotaan saja yang akan memperoleh pelayanan yang lebih baik tetapi rakyat yang secara geografis jauh dari perkotaan juga akan memperoleh pelayanan yang lebih berkualitas. Sama seperti yang didapatkan saudaranya yang bermukim di kota. Bukankah mereka juga membayar pajak sama seperti dengan mereka yang hidup di kota?

Deklarasi itu barulah awal dari sebuah usaha dan rencana besar penggagasnya. Sebagai sebuah usulan tentu masih butuh proses yang tidak singkat. Termasuk memenuhi sejumlah persyaratan. Termasuk kemampuan dari sisi ekonomi untuk membiayai pemerintahan setelah terpisah.

Meski jarang pulang ke kampung halaman, saya masih tetap memperhatikan perkembangan daerah tanah tumpah darah saya melalui pemberitaan media massa. Saya hanya berharap kalau pemekaran itu terwujud, Bulukumba bisa menjadi lebih baik. Dan yang jauh lebih penting pemekaran itu steril dari kepentingan politik sesaat dan untuk bagi-bagi kekuasaan saja.*****

Awali Bisnis Bermodal Rp 635 ribu. Berminat? Hub 0813 5505 2048 PIN 7D3F47E5

0 comments:

Post a Comment